Pernyataan Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi soal kemungkinan Pemilu 2029 berlangsung lebih cepat memasuki babak baru. Persoalan yang semula meledak sebagai kontroversi politik kini bergeser ke ranah hukum setelah Gerakan Cinta Prabowo (GCP) mengadukan Budi Arie ke Bareskrim Polri pada 2 September 2026.
GCP menilai pernyataan Budi Arie yang berbicara mengenai “insting” adanya percepatan sebelum 2029 tidak bisa dipandang sebagai ucapan politik biasa. Mereka menganggap pernyataan tersebut berpotensi menimbulkan kegaduhan dan meminta aparat penegak hukum menguji apakah terdapat unsur pidana dalam pernyataan itu.
Yang membuat polemik semakin panas, pernyataan tersebut disampaikan dalam forum ketika Budi Arie berada di dekat Presiden ke-7 Joko Widodo. Potongan video kemudian beredar luas dan memunculkan berbagai tafsir mengenai kemungkinan perubahan politik sebelum jadwal Pemilu 2029. Budi Arie akhirnya meminta maaf pada 26 Agustus 2026. Ia menegaskan pernyataannya merupakan analisis pribadi dan tidak berkaitan dengan Jokowi.
Namun, permintaan maaf itu tidak menghentikan langkah hukum. GCP tetap membawa persoalan tersebut ke Bareskrim dan menyebut dugaan makar serta penghasutan sebagai dasar pengaduan. Kuasa hukum GCP menyatakan membawa bukti berupa video dan media elektronik serta mengaitkannya dengan Pasal 193 dan Pasal 246 KUHP.
Kini bola berada di tangan aparat. Persoalannya bukan sekadar apakah ucapan seorang elite politik dapat memicu kegaduhan, melainkan sejauh mana kebebasan berpendapat dibatasi ketika pernyataan tersebut menyentuh isu pergantian kepemimpinan nasional.
Kasus ini juga menjadi ujian bagi kedewasaan demokrasi Indonesia. Sebab, Pemilu 2029 memiliki jadwal konstitusional yang bukan wilayah spekulasi politik semata. Ketika wacana percepatan mulai dilempar ke ruang publik, masyarakat berhak memperoleh penjelasan yang terang: apakah itu sekadar insting politik, analisis pribadi, atau benar-benar ada agenda politik di baliknya?
Untuk saat ini, tuduhan makar terhadap Budi Arie masih berada pada tahap pengaduan dan belum menjadi kesimpulan hukum. Justru karena itu, proses penegakan hukum harus berjalan transparan, objektif, dan berdasarkan bukti—bukan tekanan politik maupun kegaduhan media sosial.
